Pemekaran: Palestina Harus Desentralisasi Negaranya Agar Bisa Akomodasi Generasi Muda

Walaupun kelihatan kecil, negara Palestina cukup besar dengan penduduk sekitar lima jutaan dengan dua juta tinggal di Gaza.

Penduduk Palestina ini masih lebih banyak dari Qatar, Bahrain, Maldives dan lain sebagainya.

Saat ini pemerintahan Palestina menggunakan sistem semi parlementer semi presidensil dengan Presiden sebagai kepala negara dan PM sebagai kepala pemerintahan yang ditunjuk oleh Presiden. Mirip sistem pemerintahan Mesir, Suriah dll. Walau begitu Presiden dipilih dengan cara Pilpres bukan oleh parlemen.

Berbeda dengan Israel dimana PM diambil dari partai yang menang di parlemen yang diberi kuasa oleh Presiden untuk membentuk pemerintahan mirip Lebanon, Irak dan Libya sekarang.

Melihat dari wilayah Palestina sekarang yang sudah tinggal kantong-kantong kecil karena penjajahan Israel maka sudah saatnya Palestina melakukan desentralisasi pemerintahan.

Ada tiga daerah yang harus dimekarkan oleh Palestina khususnya karena menjadi isu sentral. Yakni Jerusalem Timur, Gaza dan Ramallah sebagai ibukota sementara.

Ketiga wilayah ini sudah layak dipimpin oleh PM kanton atau CM sebagaimana sistem negara Malaysia. Sebagai Premier dalam sistem Australia.

Gaza yang memiliki beberapa provinsi sudah layak dimekarkan menjadi daerah otonomi yang dipimpin oleh PM dengan parlemen lokal. Walau begitu PM ini harus berada dalam wewenang Kementerian dalam negeri Palestina di pusat.

Daerah berikutnya tang harus dimekarkan adalah Jerusalem Timur yang sekarang hanya dipimpin seorang Mayor atau Walikota.

Mengingat isu Jerusalem Timur atau Al Quds menjadi isu internasional karena keberadaan Masjid Al Aqsa maka posisi Mayor harus dimekarkan menjadi seorang PM atau CM agar suaranya lebih didengar.

Dan yang ketika yang perlu dimekarkan adalah Ramallah sebagai daerah khusus ibukota sementara Palestina.

Dalam isu penistaan masjid Al Aqsa di penghujung Ramadhan 2021, tampak Presiden Mahmoud Abbas yang sudah tua kurang bisa mengendalikan situasi dan suaranya juga tidak terlalu didengar.

Bahkan PM nasional Palestina juga kurang terdengar berbicara walau sudah desak intervensi LN.

Sehingga jika Palestina mempunyai PM Jerusalem Timur atau PM Al Quds maka yang bersangkutan akan menjadi corong Palestina jika kapan-kapan Israrl kembali mencari gara-gara.

Baca selengkapnya